(Seperti mungkin bisa dirasakan dari isinya dan dari judulnya, tulisan ini sebenarnya sudah agak lama dan dikirimkan ke sebuah media daring. Sayangnya, tulisan ini tidak mendapat respons positif :). Akhirnya ya diunggah di sini saja.)
Semakin menarik saja yang terjadi seminggu terakhir di dunia maya terkait konferensi pers mengenai rencana produksi film berdasarkan novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer oleh Falcon Pictures dengan sutradara Hanung Bramantyo. Yang menjadi titik paling kritis bagi banyak orang adalah bahwa pemeran Minke nantinya adalah Iqbaal Ramadhan, aktor muda yang beberapa waktu lalu populer memerankan tokoh Dilan. Reaksi orang-orang? Ada yang pro dan banyak yang kontra.
Bahkan, yang paling baru, ada pula yang bereaksi dengan membuat Petisi di http://Change.org . Tujuannya tentu saja adalah bila sudah tercapai sejumlah dukungan tertentu, mereka berharap bisa menggagalkan penunjukan Iqbaal Ramadhan sebagai Minke.
Di sini, tampaklah satu permasalahan yang kian serius: ketidaktepatan dalam mendudukkan persoalan, dan penggunaan suara publik untuk mendukung agenda yang cara pandangnya tidak jelas tepat atau tidak itu.
Mungkin, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu membicarakan tentang efektivitas petisi http://change.org itu. Seberapa efektif petisi semacam itu? Untuk konteks di Indonesia, petisi semacam itu “hanya” bisa menjaring dukungan publik dan didukung oeh Undang-undang Hak Asasi Manusia. Namun, kalau kita berbicara tentang respons pemerintah, yang membuat Undang-undang dan mengeksekusi hukum, sebenarnya tidak ada mekanisme hukum negara yang menjamin petisi-petisi tersebut harus ditanggapi oleh pemerintah.
Memang ada beberapa petisi yang menurut situs http://Change.org telah ditanggapi oleh pemerintah, terutama karena banyaknya suara yang ikut mendukung petisi-petisi tersebut. Tapi, tanpa payung hukum yang pasti, pemerintah memang tidak memiliki kewajiban untuk merespons petisi semacam itu.
Status petisi (terutama petisi online) di Indonesia ini berbeda dengan, misalnya, petisi online di Amerika. Petisi tersebut dilindungi oleh perundangan yang lebih spesifik. Selain itu, bahkan ada mekanisme khusus, misalnya, petisi yang didukung oleh 150 penanda tangan dalam waktu 30 hari akan masuk ke database, atau petisi yang didukung oleh 100.000 orang dalam waktu 30 hari akan direspons oleh pemerintah, sebagaimana pernah dibahas di situs http://beritagar.id .
Kembali ke soal petisi atas pemilihan Iqbaal (ejaan nama si aktor bukan “Iqbal”), apa yang bisa kita maknai dari penggunaan petisi semacam ini? Menurut situs petisi tersebut, kita bisa lihat bahwa alasan mendasar petisi ini adalah praanggapan bahwa Iqbaal dirasa tidak memiliki aura yang sesuai untuk memerankan Minke dan justru memiliki aura yang bisa memberikan kesan yang berbeda dengan Minke. Selain itu, pembuat petisi juga kuatir bahwa kisah Bumi Manusia direduksi menjadi kisah cinta Minke dan Annelis saja.
Dari situ mulai terlihat ada masalah: Argumen-argumennya dihubungkan benang merah tafsir tunggal. Si pembuat petisi menampik kemungkinan adanya berbagai pemaknaan dan respons atas satu ujaran. Pada artikel saya di http://Mojok.co , saya menyoroti soal ini tanpa berbicara pada tataran teoritis. Tapi, kalau kita perlu berbicara teoritis, mungkin bisa kita katakan bahwa fenomena respons Hanung Bramantyo terhadap novel Bumi Manusia ini sebagai contoh sederhana atas argumen bahwa cara kita memaknai sebuah ujaran bisa berbeda-beda dan cara meresponsnya pun bisa berbeda-beda. Apalagi, di sini kita berbicara tentang karya sastra, yang sejak dari awalnya sudah terdiri dari berbagai aspek, dan bahkan (karena ini novel, yang dalam bahasa Bakhtin bersifat novelistis) memiliki aspek yang bisa jadi saling bertentangan kalau dibaca secara lepas-lepas. Bisa saja–dan terbukti dari ucapan Hanung Bramantyo sendiri–elemen-elemen tersebut dilepaskan dari konteks utuhnya dan disikapi secara terpisah.
Kalau sudah begitu, apakah kita sebagai pembaca yang lain berhak menuntut agar orang lain tidak memaknainya seperti seperti cara kita (cara yang menurut kita paling utuh)? Pada kenyataannya, tidak ada hukum yang akan mendukung pembacaan tunggal kita akan karya sastra. Tidak ada otoritas pemuka sastra atau pemerintah sastra yang bisa membuat fatwa, peraturan, atau bahkan Undang-undang yang menganjurkan atau bahkan mengatur agar kita bertindak seperti ini dan seperti itu. Dan semestinya tidak perlu yang seperti itu.
Mungkin pemahaman bawah sadar atas hal ini membuat si penulis membuat petisi di http://Change.org . Karena tidak ada otoritas sastra yang bisa menegakkan sejenis aturan, maka dibaliklah wajahnya untuk melihat ke semua orang. Dukungan orang-orang diharapkan bisa membantu si pembuat petisi (yang mungkin saja membuat ini atas anjuran banyak orang lain).
Ini adalah upaya yang patut disayangkan kalau memang lahir dari orang-orang yang mencintai sastra. Karya sastra, sebuah teks yang sekuler, yang ukuran benar-salah pemaknaannya adalah kategori-kategori sastra dan kekuatan argumen dalam menyampaikan gagasan. Saat argumen mengenai kesalahan atau kebenaran tafsir itu justru diperkuat oleh elemen-elemen di luar kategori, yaitu dukungan suara, yang terjadi adalah pemaksaan kriteria ke paradigma yang lain.
Kita suka dengan tegas bilang bahwa kebenaran atau keunggulan dalam karya sastra tidak ditentukan oleh jumlah pendukungnya. Sesuatu yang menurut ukuran-ukuran dalam ilmu sastra dianggap bagus tidak dengan serta-merta menjadikan sebuah karya bagus. Sepertinya tidak sulit mencari dukungan untuk gagasan semacam ini. Maka, bila kita mencoba mencari dukungan suara orang atas pemaknaan kita dan bukan mengandalkan ukuran-ukuran dalam ilmu sastra, itu adalah kegagalan mendudukkan persoalan.
Tentu, saya tidak menampik bahwa jumlah dukungan atau popularitas bisa menjadi ukuran nilai sebuah karya sastra. Hal ini tepatnya ada pada wacana sastra populer. Salah satu ukuran dari keberhasilan sebuah karya sastra yang disebut populer adalah popularitasnya, sebanyak apa yang menyukainya, yang bisa diukur entah itu dengan persentase bintang dukungan maupun jumlah keberhasilan penjualan karya tersebut. Tapi, yang kita bicarakan hari ini bukanlah soal sastra populer, tapi pemaknaan atas kekuatan karya sastra. Jadi, bisa kita abaikan sebentar poin ini.
Namun, kalau melihat indikasi tulusnya kepedulian mengenai Bumi Manusia ini, sangat tidak salah juga kalau dari pihak Hanung Bramantyo dan Falcon Pictures mulai mempertimbangkan ramainya suara dari pihak yang kontra dengan mereka. Akan tepat kiranya kalau Hanung dan Falcon mulai mempertimbangkan untuk melakukan adaptasi yang sebisa mungkin tidak mereduksi kisah kompleks yang dibuat berdasarkan riset Pramoedya Ananta Toer mengenai tahun-tahun pergantian abad (sebagaimana tampak dari pengakuan Pram sendiri) yang menangkap semangat bangkitnya nasionalisme bangsa Indonesia (yang bisa dilihat dari hasil pembacaan para peneliti Pram).
Dengan besarnya dana yang bersirkulasi di dunia hiburan, tidaklah sulit kiranya memasukkan faktor-faktor baru: para akademisi atau spesialis Pramoedya Ananta Toer dan, khususnya, Bumi Manusia. Sekilas pandang saja kita bisa ingat M. Dahlan yang mengenal baik Pram pada akhir-akhir masa hidupnya dan bahkan pernah menulis buku tentang Pram berjudul Ideologi Saya adalah Pramis. Atau, bisa juga Eka Kurniawan, yang karya-karya fiksinya sudah mulai diterjemahkan ke empat bahasa asing, yang pernah menulis tentang estetika realisme sosialis Pram. Ada pula Max Lane, penerjemah Pram ke bahasa Inggris yang juga banyak menulis catatan hasil persentuhannya dengan Pram (bahkan menulis buku yang berjudul Tidak ada Indonesia dalam Bumi Manusia). Mengapa tidak memasukkan nama-nama ini, plus tentu saja nama-nama akademisi yang pernah melakukan penelitian mengenai Pram, menjadi konsultan, guna memastikan kualitas adaptasi atas novel yang sangat dirayakan banyak orang dan memiliki sejarahnya tersendiri itu?
Tentunya hal semacam itu lebih baik daripada melontarkan ujaran-ujaran yang terdengar begitu mereduksi novel Bumi Manusia ke urusan cinta dan pemberontakan individu terhadap dunianya. Saya tidak bisa memastikan apakah ujaran Hanung Bramantyo tersebut hanya bagian dari strategi pemasaran atau memang sejauh ini pemahamannya. Tapi, akan menjadi isyarat yang baik bagi para penggemar Bumi Manusia jika aspek-aspek yang seperti ini dipertimbangkan.
Adaptasi atas novel menjadi sebuah film sejak awalnya memang berpotensi menimbulkan pro-kontra. Robert Stam, dalam pengantar buku Literature and Film: Theory and Practice of Adaptation, sejak awal menyebutkan adanya syakwasangka terhadap film hasil adaptasi: ada praanggapan bahwa karya sastra lebih unggul dari film yang sudah tertanam kuat. Tapi, seiring waktu, kekhawatiran seperti itu sudah mulai bergeser. Hal ini tidak terlepas dari terus berubahnya pandangan penikmat film dan pembaca buku, serta pemahaman sineas dalam memahami kekhasan masing-masing medium. Saat ini, tidak sulit kita menemukan karya adaptasi yang mendapatkan penghormatan sejajar dengan karya aslinya, atau bahkan membayangi karya aslinya, sampai-sampai orang tidak merasa perlu membaca karya aslinya. Tentu ini sebuah ekses, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa saat ini, karya adaptasi tidak lagi selalu dipandang lebih rendah dari karya aslinya.
Karena film berdasarkan novel Bumi Manusia ini belum digarap, mungkin kita masih punya harapan bahwa Hanung dan Falcon tidak hanya mengejar untung belaka dalam produksi film ini dengan memilih bintang-bintang yang salah satunya adalah Iqbaal Ramadhan ini. Semoga juga status agung–yang memang sudah selayaknya–yang sudah kadung dimiliki oleh novel Bumi Manusia juga dipertimbangkan sebagai faktor esensial dalam menggarap film ini. Saya dengar dari perbincangan bahwa sudah ada beberapa sutradara dan studio film yang pernah hampir menggarap film ini tetapi tidak jadi karena, salah satunya, beratnya menanggung status dan tuntutan pembuatan film ini. Tapi, karena Hanung dan Falcon sudah mengumumkan akan memulai produksi Juli ini, maka sudah sewajarnya kepada mereka lah para penggemar Bumi Manusia menyampaikan kepeduliannya dan kepada mereka lah kita bisa “menuntut” hal-hal ini.
Mengenai Iqbaal Ramadhan, kalau yang dipertanyakan adalah kualitas aktingnya, mungkin si pembuat petisi menafikkan kemampuan manusia untuk berkembang. Iqbaal yang masih belia itu punya jalan yang masih panjang di dunia akting, dan bisa saja sutradara berhasil mengikis Dilan dari Iqbaal dan membuat Iqbaal mengenakan baju karakter Minke (bukan hanya “baju adat” yang sebenarnya kurang menggambarkan Minke yang pakai dasi kupu-kupu itu).
Kembali ke awal tulisan, terkait petisi yang mengandalkan pada banyaknya suara, yang paling perlu ditanyakan adalah apakah suara yang mau disampaikan sudah tepat. Setelah itu, kita masih perlu mempertimbangkan apakah konteks kita dalam menggunakannya sudah tepat. Sayangnya, persoalan tafsir atas karya sastra ini bukanlah saat yang tepat untuk menggunakan suara terbanyak. Tapi, melihat perkembangan pemberitaan di media, dibutuhkan itikad baik studio film untuk mempertimbangkan melibatkan para spesialis dalam penggarapan film ini. Dengan hubungan timbal balik seperti itu, semestinya kesempatan pertama hadirnya Bumi Manusia ini bias menjadi sesuatu yang pantas dirayakan, bukannya menimbulkan kontroversi yang berlebihan.
